Rencana Penerapan Ganjil Genap PSBB Transisi, Ini Daftar Kendaraan yang Dikecualikan

Ditulis oleh : Danang Setiaji | 14 June 2020

Rencana Penerapan Ganjil Genap PSBB Transisi, Ini Daftar Kendaraan yang Dikecualikan

momobil.id – Sebelum terjadi pandemi COVID-19, Pemprov DKI Jakarta menerapkan peraturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat. Pada masa transisi PSBB seperti saat ini, Pemprov DKI juga memiliki rencana menerapkan kebijakan ganjil genap meski ada beberapa kategori kendaraan yang kebal terhadap kebijakan tersebut.

Hal baru dalam rencana kebijakan ganjil genap pada masa PSBB transisi adalah masuknya sepeda motor yang turut terkena ganjil genap, meski ojek online dan taksi online dikecualikan alias kebal terhadap rencana kebijakan ini.

Seperti dilansir Kompas.com, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Pada pasal 17 ayat 2 (a) disebutkan: “Kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas,”.

Artinya baik mobil dan motor dengan pelat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap. Begitu pun sebaliknya, bila pelatnya genap maka dilarang melintasi pada tanggal ganjil. Namun seperti disebutkan di atas, Pemprov DKI memberikan keistimewaan untuk ojek dan taksi online terkait rencana aturan tersebut.

Kedua transportasi daring ini dibebaskan dari aturan ganjil genap. Ojol dan taksi online bisa tetap beroperasi layaknya kendaraan umum meskipun masih menggunakan pelat nomor hitam.

Baca juga: Kemudi Terasa Berat, Gejala Awal Power Steering Mulai Bermasalah

Selain itu, ada beberapa kendaraan lain yang juga bebas dari ganjil genap. Pada pasal 18 ayat 2 dijelaskan ada 11 kendaraan yang dikecualikan pada ganjil genap nantinya, yakni:

a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia;

b. kendaraan Pemadam Kebakar n dan Ambulans;

c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

d. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;

e. kendaraan Pejabat Negara;

f. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI;

g. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas

h. kendaraan angkutan umum (plat kuning);

i. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin;

j. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian; dan

k. angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Adapun terkait ganjil genap untuk sepeda motor, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pembatasan kendaraan dengan ganjil-genap motor belum tentu akan diberlakukan di jalanan Jakarta. Dia menyebut ganjl-genap motor baru akan diterapkan jika ada surat keputusan gubernur terkait hal tersebut.

Syarat diberlakukannya ganjil-genap motor di Jakarta adalah terkait dengan jumlah kasus COVID-19 dan jumlah warga yang turun ke jalan untuk beraktivitas.

“Jadi bukan berarti kalau ada dalam aturan pasti dilaksanakan, pasti digunakan. Kita lihat jumlah kasus. Kita lihat jumlah orang berpergian. Dari situ nanti bila diperlukan, baru digunakan. Bila tidak diperlukan, ya tidak digunakan,” jelas Anies seperti dilansir Detik.com.

Sumber gambar: The Straits Times


Kembali ke atas