Sah! Pemerintah Berikan Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Impor

Ditulis oleh : Adrian Tirta Kusuma | 14 December 2023

Sah! Pemerintah Berikan Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Impor

momobil.id – Mendukung percepatan pemakaian kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia, pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023. Dengan peraturan tersebut, mobil listrik impor atau berstatus Completely Built Up (CBU) resmi mendapatkan insentif pembebasan pajak.

Peraturan baru tersebut merupakan ubahan dari Perpes No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Untuk mempercepat program kendaraan listrik, pemerintah memerlukan penambahan ruang lingkup KLBB, serta penggunaan tingkat komponen dalam negeri dan dukungan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 19A ayat (1) Perpres No.79 Tahun 2023, insentif yang diberikan untuk mobil listrik impor dapat berupa bea masuk atas importasi KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh (completely build-up/CBU) atau insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh atau insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah untuk KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh, dan/atau insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah untuk KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh.

Insentif yang disebutkan diberikan untuk perusahaan yang sudah berkomitmen mengembangkan kendaraan listrik berbasis baterai di Tanah Air.

Syarat Mendapatkan Insentif Bagi Mobil Impor

Agar mobil listrik CBU mendapatkan insentif dari pemerintah, tentunya ada syarat yang perlu dipenuhi oleh produsen. Syarat tertuang dalam Pasal 12 Perpes No.79 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut.

(1) Dalam rangka percepatan program KBL Berbasis Baterai, perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dengan kriteria sebagai berikut:

a. yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL Bebasis Baterai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

b. yang telah melakukan investasi fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri dalam rangka pengenalan produk baru; dan/atau

c. yang akan melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk KBL Berbasis Baterai dalam rangka pengenalan produk baru,

dapat melakukan pengadaan KBL Bebasis Baterai yang berasal dari impor dalam keadaan utuh (CBU) dalam jumlah tertentu dengan mempertimbangkan realisasi pembangunan, investasi, dan/atau peningkatan produksi sampai dengan akhir tahun 2025 setelah mendapatkan persetujuan fasilitas dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.

Baca Juga: 10 Pilihan Mobil Listrik SUV di Indonesia

Syarat insentif bagi mobil listrik CBU berlanjut pada Pasal 18 Perpres No.79 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut.

(1) Perusahaan industri KBL Berbasis Baterai yang melakukan pengadaan KBL Berbasis Baterai yang berasal dari impor dalam keadaan utuh (Completely Built-Up/CBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan insentif.

(2) Terhadap perusahaan industri KBL Berbasis Baterai yang dapat melakukan percepatan proses perakitan di dalam negeri dalam masa/jangka waktu importasi dalam keadaan utuh (Completely Built-Up/ CBU) sampai dengan akhir tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan insentif.

Syarat Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Selain memberikan insentif, pemerintah juga mengatur ulang syarat penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri bagi kendaraan listrik. Untuk KBL roda dua atau tiga tahun 2019-2026 memiliki TKDN minimum 40%, tahun 2027-2029 minimum 60%, serta tahun 2030 dan seterusnya minimum 80%.

Sementara KBL roda empat, penggunaan TKDN untuk mobil tahun 2019-2021 minimum 35%, tahun 2022-2026 minimum 40%, tahun 2027-2029 minimum 60%, serta tahun 2030 dan seterusnya minimum 80%. Ketentuan TKDN yang dimaksud tidak berlaku bagi kendaraan listrik konversi hasil bengkel konversi.

mobil terkait

Rp 149.000.000

Individu

BANDUNG

Rp 357.000.000

Individu

BANDUNG

Rp 189.000.000

Individu

BANDUNG

Rp 223.000.000

Individu

BANDUNG

Rp 188.000.000

Individu

BANDUNG

Rp 112.000.000

Individu

JEMBER


Kembali ke atas